kewirausahaan dalam pembangunan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

    SELAIN itu, juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan di atas menunjukkan bahwa pendidikan di setiap satuan pendidikan harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut.

    Permasalahannya adalah apakah pendidikan di masing-masing satuan pendidikan telah diselenggarakan dengan baik, dan mencapai hasil seperti yang diharapkan. Untuk melihat mutu penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator. Beberapa indikator mutu hasil pendidikan yang selama ini digunakan di antaranya nilai ujian nasional (UN), persentase kelulusan, angka drop out (DO), angka mengulang kelas, serta persentase lulusan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Indikator-indikator tersebut cenderung bernuansa kuantitatif, mudah pengukurannya, dan bersifat universal.

    Di samping indikator kuantitatif, mutu hasil pendidikan lainnya yang sangat penting untuk dicapai adalah indikator kualitatif. Meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Indikator kualitatif tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik dan berkaitan dengan pembentukan sikap serta keterampilan/skill berwirausaha peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, memiliki sikap, dan keterampilan/skill berwirausaha.

    Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill). Tapi juga lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80% oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan soft skill daripada hard skill.

    Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter termasuk kewirausahaan peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan. Sehubungan dengan hal tersebut, peningkatan mutu pembelajaran dan faktor-faktor lain yang memengaruhi hasil belajar perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

    Hasil studi cepat tentang pendidikan kewirausahaan pada pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (27 Mei 2010) diperoleh informasi bahwa pendidikan kewirausahaan mampu menghasilkan persepsi positif akan profesi sebagai wirausaha.

    Bukti ini merata ditemukan, baik tingkat sekolah dasar, menengah pertama, maupun menengah atas, bahwa peserta didik di sekolah yang memberikan pendidikan kewirausahaan memberikan persepsi yang positif akan profesi wirausaha. Persepsi positif tersebut akan memberi dampak yang sangat berarti bagi usaha penciptaan dan pengembangan wirausaha maupun usaha-usaha baru yang sangat diperlukan bagi kemajuan Indonesia.

    Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktik pendidikan di Indonesia, apabila dilihat dari standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pengembangan kurikulum (KTSP), pendidikan kewirausahaan juga termasuk dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

    Permasalahannya, pendidikan kewirausahaan di sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, berlakunya sistem desentralisasi berpengaruh pada berbagai tatanan kehidupan, termasuk pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi kebebasan kepada pengelolaan pendidikan. Untuk itu kualitas lulusan dituntut memiliki kemampuan kemandirian yang tangguh agar dapat menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang diakibatkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tantangan yang terjadi pada era Global adalah semakin menipisnya kualitas kemandirian manusia Indonesia.  

    Kualitas pendidikan harus terus menerus ditingkatkan. Kualitas pendidikan terkait dengan kualitas proses dan produk. Kualitas proses dapat dicapai apabila proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Lalu peserta didik dapat menghayati dan menjalani proses pembelajaran tersebut secara bermakna. Kualitas produk tercapai apabila peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar sesuai dengan kebutuhannya dalam kehidupan dan tuntutan dunia kerja.

    Dengan demikian, untuk mencapai kemampuan di atas perlu dikembangkan model pendidikan kewirausahaan mulai dari jenjang pendidikan usia dini hingga pendidikan menengah (PAUD/TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK, hingga PNF) yang mampu menumbuhkan karakter dan perilaku wirausaha pada peserta didik.

Kebijakan Terkait Pendidikan Kewirausahaan

    Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, dasar, dan menengah yang menjadi fokus pada naskah kajian ini didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional dalam bidang pendidikan yang terdapat dalam dokumen.

    RPJMN 2010-2014, telah menetapkan sebanyak 6 substansi inti program aksi bidang pendidikan sebagaimana yang disajikan dalam cuplikan dokumen berikut: Ilustrasi 1: Substansi inti program aksi bidang pendidikan RPJMN 2010–2014.

    Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan, pertama, menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan. Kedua, menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang kependidikan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan adalah sebagai berikut:

    Visi Departemen/Kementerian Pendidikan Nasional 2025 adalah menghasilkan insan indonesia yang cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan paripurna). Sementara visi Kementerian Pendidikan Nasional 2014 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional, yaitu layanan pendidikan yang tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri, setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, dan sebagainya, serta memberikan kepastian bagi warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

    Untuk mencapai visi Kemendiknas 2014, dikemas dalam ’’Misi 5 K’’. Yaitu, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, memperluas keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, serta menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan.

    Arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dimaksudkan untuk penerapan metodologi pendidikan akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Realita di lapangan, sistem pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang relatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih relatif sedikit, dan terjadinya degradasi moral. Kebijakan untuk menanggulangi masalah ini terutama masalah yang terkait dengan kewirausahaan antara lain dapat dilakukan dengan cara, pertama, menanamkan pendidikan kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, maupun pengembangan diri. Kedua, mengembangkan kurikulum pendidikan yang memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan keterampilan/skill berwirausaha. Ketiga, menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah.

    Program pendidikan kewirausahaan di sekolah bertujuan untuk: memperkuat pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang berlaku saat ini (the existing curriculum) di setiap satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini sampai menengah atas dan pendidikan nonformal (PNF) dengan cara memperkuat metode pembelajaran dan mengintegrasikan pendidikan kewirausahaan serta mengkaji standar isi dan standar kompetensi lulusan dan kurikulum. Mulai dari pendidikan usia dini hingga menengah atas serta pendidikan nonformal dalam rangka pemetaan ruang lingkup kompetensi lulusan yang terkait dengan pendidikan kewirausahaan. Kemudian merumuskan rancangan pendidikan kewirausahaan di setiap satuan pendidikan mulai dari usia dini hingga menengah atas serta nonformal.

    Sasaran program pendidikan kewirausahaan adalah satuan pendidikan mulai dari pendidikan usia dini hingga menengah atas serta nonformal (PAUD/TK, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK, hingga PNF). Melalui program ini diharapkan lulusan peserta didik pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Lalu warga sekolah yang lain memiliki jiwa dan spirit wirausaha. (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s